Luhut Minta DPR Kritik Lewat Telepon, Begini Tanggapan Najwa Shihab

Vidio itu berisi tentang adanya salah satu anggota Badan Anggaran DPR RI yang mengaku nyalinya ciut ketika melihat Luhut jarang tersenyum. 

 

Saat itu, DPR memang sedang mengkritik kebijakan Luhut mengenai tarif  harga tiket masuk Borobudur. 

 

 

Luhut menekankan kepada DPR untuk tidak mencari pupularitas dengan cara mengkritik dirinya, jadi ia meminta untuk berkomentar melalui telepon saja.

 

Berdasarkan hal tersebut, Najwa Shihab memberikan tanggapan bahwa tidak sepantasnya seorang pejabat eksekutif seperti Luhut mengatakan hal demikian. 

 

Najwa Shihab memberikan penjelasan bahwa secara umum, eksekutif mempunyai hak untuk mengeksekusi dengan beberapa kewenangan, termasuk kebebasan berpendapat. 

 

 

Sementara itu, salah satu kerja DPR adalah memantau kerja eksekutif dengan cara mengawasi. 

 

“Kata parlemen berasal dari bahasa Perancis, parler yang artinya untuk berbicara, ngomong. Kalau mengawasi tapi gak ngomong atau gak boleh ngomong, itu DPR atau CCTV sih? Mending kita patungan beli CCTV aja gak perlu bayarin gaji DPR segorden-gordennya,” ucap Najwa Shihab.

 

Najwa Shihab juga menekankan bahwa persoalan publik, sebaiknya harus diungkapkan dalam ruang publik atau forum. 

Sehingga publik juga bisa turut mnegikuti proses dan pertimbangan-pertimbangan yang ada. 

 

Najwa Shihab menambahkan, kritik yang disampaikan secara tertutup merupakan kebiasaan tata kelola negara yang ditangani secara informal dan diam-diam. 

 

Sebagai catatan, Luhut adalah menteri koordinator maritim dan investasi yang saat ini sedikitnya menerima 27 penanganan yang ia terima dari presiden.***