Naiknya Harga Rokok Karena Dilema antara Merusak Tubuh dan Penghasilan Negara

Prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.

Pemerintah me­nargetkan prevalensi mero­kok terutama anak usia 10-18 tahun bisa turun menjadi 8,83 persen tahun depan dari saat ini 8,97 persen.

"Kebijakan tarif CHT dilakukan agar mendorong rokok semakin tidak terjang­kau masyarakat yang kita lindungi yakni anak-anak dan orang mis­kin," katanya.

Sri Mulyani mengungkap, biaya kesehatan akibat merokok sebesar Rp17,9 tri­liun-Rp27,7 triliun setahun. Dari jumlah biaya tersebut, Rp10,5 trilun-Rp15,6 triliun berasal dari BPJS Kesehatan.

"Pertama dari sisi kesehat­an, dalam rangka pengenda­li­an konsumsi. Rokok adalah pengeluaran terbesar kedua. Baik di perkotaan dan perde­sa­an, rokok adalah komuditas dua tertinggi dari sisi ­pe­ngeluaran rumah tangga, sesudah beras," katanya.

Mulai tahun 2022, peme­rintah juga akan merombak pembagian dana dari hasil pemungutan cukai rokok. Dana bagi hasil cukai tembakau, terus diperbaiki dari sisi kebijakannyanya.

Pembagian dana cukai ro­kok akan disalurkan untuk kesehatan (25 persen), kesejahteraan masyarakat (50 persen), dan penegakan hukum (25 persen).

Porsi untuk kesejah­teraan masyarakat akan di­bagi mencakup sebesar 20 persen peningkatan kualitas bahan baku, keterampilan kerja, dan pembinaan industri, serta 30 persen pemberi­an bantuan.

Sri Mulyani menyadari bah­wa kenaikan cukai rokok rentan menimbulkan produksi rokok ilegal. Oleh sebab itu, dia mewanti-wanti pengawasan produksi rokok ilegal.

"Ini perlu untuk kita waspadai. Semakin tinggi harga rokok dan tarif cukai­nya, semakin besar insentif terjadinya kegiatan dari produksi rokok ilegal," katanya.